PMII Surabaya Demo Pemkot Minta Evaluasi Pengelolaan Sampah

01/09/2023

Surabaya, Jurnalsekilas.com – 30 Augustus 2023 ratusan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Walikota Surabaya terkait isu lingkungan yakni “Surabaya darurat sampah” di kota Surabaya yang dianggapnya belum maksimal dalam pengelolaan sampah menjadi sumber daya listrik maupun pengelolaan sampah pada hal-hal lainnya.

Aksi demonstrasi tesebut dikomando langsung oleh ketua PMII Cabang Surabaya.

Muhammad Husaini. Tujuan aksi tersebut ingin meminta klarifikasi dari Eri Cahyadi terkait persolaan sampah yang belum menemukan solusi konkrit. Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, para demonstran tidak ditemui oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya, dengan alasan tidak sedang tidak ada kantor.

Baca juga: Rokok Ilegal Marak Beredar, Direktur LBH PMII Surabaya: Melanggar Hukum dan Merugikan Negara

Ketua Umum PMII Cabang Surabaya menilai bahwa Walikota abai terhadap aspirasi masyarakat khususnya kader PMII Surabaya dan lalai dalam menjamin lingkungan bersih di Kota Surabaya.

“Kami sangat kecewa dengan sikap walikota yang tidak menemui kami untuk memberikan jawaban-jawaban yang jelas terkait persolaan penumpukan sampah di kota Surabaya yang sangat merugikan warga Surabaya” tegasnya.

“Justru dengan sikap tersebut menandakan bahwa apa kami temukan baik secara data akademis maupun temuan di lapangan memang benar adanya, dan juga menandakan bahwa pemkot hari ini gagal dalam menyelesaikan persoalan samapah yang ada di Surabaya” sambungnya.

Ketua Umum PMII Cabang Surabaya, Muhammad Husaini mengatakan ada 8 poin tuntutan yang ingin disampaikan sebagai berikut:

Memberikan Catatan merah terhadap Eri cahyadi sebagai walikota Surabaya terkait persoalan sampah di Surabaya;
Mendesak pemerintah kota Surabaya untuk mengevaluasi dan mecopot kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
Mendesak pemerintah kota Surabaya untuk mengevaluasi Direktur PD Pasar Surya Kota Surabaya;
Mendorong pemerintah kota Surabaya untuk segera mengevaluasi ulang izin operasional PT.S.O yang dianggap merugikan APBD Kota Surabaya;
Menuntut pemerintah kota Surabaya untuk segera mebuat road map pengelolaan sampah dari hulu ke hilir;
Menuntut pemerintah kota Surabaya segera melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah konsumsi plastic berlebihan;
Menuntut pemerintah kota Surabaya merestorasi lingkungan tercemar (menjadikan lingkungan hidup atau bagian nya berfungsi kembali sebagaimana mestinya);
Menuntut pemerintah kota Surabaya untuk melakukan transparansi terkait tipping fee dan perjanjian teken antara PT.S.O dan Pemkot Surabaya karena cacat secara formil dan lemah di mata hukum.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada indikasi permainan antara pemkot Surabaya dengan PT.S.O yang justru merugikan banyak pihak.

“Yang paling menkhawatirkan adalah adanya indikasi permainan licik antara pemkot dengan PT. S.O yang ditandai dengan cacatnya teken kerjasama dan tidak adanya transparansi soal tipping fee. Ini yang perlu kita kawal betul-betul dan memastikan bahwa pemkot Surabaya hari ini memiliki keberpihakan kepada warga Surabaya bukan hanya kepada korporasi saja.” Tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil cak Husein juga menuturkan bahwa kedatangan massa aksi untuk meminta kejelasan dan membuka ruang dialog public sehingga seluruh kader PMII dan masyarakat Surabaya memahami persoalan penumpukan sampah yang ada. Menurutnya segala bentuk penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya tidak sejalan dengan kebermanfaatan kepada masyarakat Surabaya terlebih hanya sebagai seremonial saja.

“Hari ini ruang-ruang dialog dengan pemerintah terkait harus lebih intens dilakukan sebagai upaya pencerdasan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena PMII Surabaya hadir sebagai kontrol sosial atas persoalan yang ada di Surabaya” tuturnya.

Baca juga: MA Mengubah Hukuman Mati Ferdy Sambo menjadi Seumur Hidup

“Kami melihat bahwa segala bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemkot hanya omong kosong yang jelas-jelas tidak memberikan dampak apa-apa kepada masyarakat”. tegasnya.

Selaras dengan ketua umum, Edo selaku sekretaris umum sangat menyayangkap sikap arogansi pemerintah kota Surabaya dengan tidak hadir di tengah-tengah massa aksi yang sejak awal kedatangannya meminta Eri Cahyadi untuk keluar menemui massa aksi.

“Yang jelas walikota Surabaya tidak mampu menuntaskan masalah di akar rumput yang jelas-jelas bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi sikap arogansi walikota dengan mengirimkan perwakilan pemkot yang sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan dari kita yakni Bankesbangpol Surabaya”. Tutupnya dengan tegas.