Pengadilan Agama Benteng Ahir Pencegakan Perkawinan Anak Usia Dini

Pengadilan Agama Benteng Ahir Pencegakan Perkawinan Anak Usia Dini
Moh.Jatim, S.Ag, MH ( Ketua PA Kelas IA Sumenep )

SUMENEP – jurnalsekilas.com, Pencegahan pernikahan anak mendapat atensi oleh lembaga dan Dinas terkait, namun sebenarnya pencegahan pernikahan anak benteng utama adalah berada di Pengadilan Agama. Dari data yang ads dalam 1 tahun ratusan pasang pengaju Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama diusia 18 tahun ke bawah, jika ini tidak dapat dicegah atau ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, maka upaya-upaya lembaga terkait menjadi kurang berarti, namun demikian PA selalu hati-hati dalam mempertimbangkan pengajuan dispensasi kawin tersebut, kecuali yang mempunyai alasan syar’i atau illat demi kemaslahatan. Hal ini disampaikan oleh Moh.Jatim Ketua PA Sumenep kelas IA.

Pak Jatim biasa ia dipanggil, menjawab pertanyaan media jurnalsrkilas.com, illat syar’ i kemaslahatan apa yang dikabulkan ? .ia menyatakan salah satunya adalah si calon telah hamil, dengan dibuktikan USG dari Dokter maka Majelis dimungkinkan mengabulkan dengan dalil ”

Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih ( adalah menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan).

Sementara itu, Bappeda melakukan monitoring secara intensif untuk mengetahui hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (RAD PPA).

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan setiap pihak terkait telah melaksanakan peran sesuai dengan tupoksinya, mulai tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

Itulah yang kami lakukan, dan itu adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang ditemukan di lapangan, agar bisa mengetahui perkembangan capaian hasil pelaksanaan dan implementasi RAD PPA itu,” kata Arif Firmanto ditemui di kantor bappeda, Kamis (18/4/2024).

Terkait hal tersebut, H.Safiudin ( Ketua Advokadi Kebijakan Publik Dan Perlindungan Komsumen ), menyatakan, hendaknya lembaga terkait bersinergi dalam mewujudkan program pencegahan pernikahan dini tersebut.

Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN-PIJAR) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) sebagai program terintegrasi yang dapat memberikan kontribusi penting bagi terwujudnya Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030 nanti. Pungkas H.Piu nama panggilan H.Safiudin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *