Komisi IV Sepakat Temuan MP3 S Dibawah Kerana Hukum

Sumenep, Jurnalsekilas.com – Dalam kegiatan audensi, Komisi IV sepakat akan memberikan rekom terhadap temuan Tim investigasi Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3.S) dibawa kerana hukum, terkait pekerjaan rehab gedung Sekolah di Nonggunong dan Raas, Rabu 05/01/2022.

Karena di nilai pihak Dinas Pendidikan Sumenep tidak komperatif diundang untuk Komisi IV DPRD Sumenep, untuk menyelesaikan tentang temuan Tim MP3.S yang diduga ada penyimpangan. Malah yang disuruh hadir dalam audisi orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi atau memberikan penjelasan terkait temuan MP3.S.

Kegiatan audensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Siti Hosna, M. Hum (PAN), yang didampingi oleh Sekretaris Komisi IV Abu Hasan, SH (PKB), dan Samioeddin, S. Pd (PKB), serta dihadiri juga oleh Moh. Yusuf, SE (PKS), Nur Aini (Demokrat), Drs. Akhmad Jasuli (Demokrat), pihak Dinas Pendidikan Sumenep diwakili oleh Sunaryo (Sekretaris Dinas), Buhari (Pejabat pengadaan barang), dan segenap pengurus dan anggota dari MP3 S.

Dalam audisi tersebut sempat tegang, karena Kadis Pendidikan tidak hadir dan komentar yang dilontarkan dari pihak Dinas Pendidikan Sumenep, yang mengatakan tidak punya kewenangan untuk menjelaskan tentang temuan Tim MP3.S di dua kepulauan Raas dan Nonggunong terkait pekerjaan proyek rehab gedung Sekolah yang diduga tidak sesuai spek dalam perencanaan yang ada, sangat mengecewakan pihak MP3.S dan anggota Komisi IV yang hadir dalam audisi tersebut,

“Surat undangan ini baru kami terima secara mendadak, sehingga yang bisa menghadiri hanyalah perwakilan saja, karena Pak Kadis sedang ada pertemuan dengan Bupati Sumenep,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan.

Sedangkan surat permohonan audensi yang di Kirim oleh MP3.S kepada DPRD Sumenep, tertanggal 03 November 2021, dan pihak Dinas Pendidikan Sumenep mengatakan baru menerima undangan audensi, sehingga pihak yang hadir dalam audensi tersebut tidak menyiapkan diri untuk menjelaskan temuan dari MP3.S.

“Karena proyek tersebut sudah melalui proses lelang, maka semua kebijakan ada di pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Kadis Pendidikan yang sebelumnya, kami selaku pejabat pengadaan tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini,” ucap pejabat pengadaan saat diminta untuk menjelaskan oleh Pimpinan kegiatan audensi di ruangan Komisi IV.

Diawal atau sessions pertama waktu audensi digelar Jawab pihak Dinas langsung ditanggapi keras oleh anggota Komisi IV, karena jawaban tidak punya kewenangan tersebut bukan jawaban yang diharapkan dari MP3.S dan Komisi IV.

“Dinas Pendidikan sebagai kelembagaan Pemkab Sumenep, tidak bisa lepas tangan dalam persoalan temuan Tim MP3 S karena mereka sudah membantu tugas kita dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai mengatakan lagi hal ini menjadi kewenangan pejabat yang lama, karena anda kesini mewakili kelembagaan Dinas bukan perorangan dan harus siap memberikan jawaban,” tegas Moh. Yusuf, SE (PKS) anggota Komisi IV.

Akhirnya, audensi di sessions pertama Komisi IV menilai temuan Tim MP3 S adalah persoalan yang sangat serius dan perlu ditangani dengan keseriusan, sehingga anggota Komisi IV yang hadir sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada temuan Tim investigasi MP3.S untuk dibawa ke ranah hukum, agar bisa menemukan titik terang atas dugaan yang dinilai ada penyimpangan terhadap pelaksanaan proyek rehab gedung di SMPN 1 Nonggunong dan SMPN 1 Raas.

“Karena persoalan Di Dinas Pendidikan terulang lagi seperti akibat kebijakan satu pintu, kami Komisi IV akan merekomendasikan temuan MP3.S untuk diproses ke ranah hukum saja. Kami selaku anggota Dewan Komisi IV mengharap kepada Pimpinan, bahwa hasil persoalan audensi ini tidak perlu ditunda lagi, Komisi IV harus memberikan rekomendasi kepada temuan MP3.S,” papar Samioeddin, S. Pd (PKB) anggota Dewan Komisi IV.

Pernyataan untuk pemberian rekomendasi kepada temuan Tim MP3.S diperkuat juga oleh anggota Dewan Komisi IV Moh. Yusuf, SE (PKS), agar temuan MP3.S tidak dinilai abal-abal.

MP3.S menuding bahwa kegiatan rehab gedung Sekolah di dua kepulauan Raas dan Nonggunong tahun 2021, diduga amburadul akibat kebijakan satu pintu dan pengawas konsultan dilapangan tidak ada pengawasan.

“Untung besar pihak pelaksana proyek tersebut karena pekerjaan rehab gedung di SMPN 1 Raas atapnya dari kayu Kelapa, yang seharusnya menggunakan galvalum, hal itu sudah saya sampaikan ketelinga PLT Kadis Pendidikan, Konsultan yang ditunjuk oleh Dinas akibat kebijakan satu pintu amburadul karena pengawas tidak terlihat di lokasi proyek,” tegas MP3 S.
Terkait audiensi MP3S bersama dinas terlait di Komisi 4, Ketua KWK, H.Safiudin menyatakan, apresiasi dan mendukung untuk duduk bersama jika ada temuan² agar persoalan sebenarnya diketahui dan dijadikan evaluasi kedepan. (nis)