Kajari Sumenep Tegaskan, Penyidikan Kasus Kapal Ghaib PT. Sumekar Line Tetap Lanjut

Kajari Sumenep Tegaskan, Penyidikan Kasus Kapal Ghaib PT. Sumekar Line Tetap Lanjut
Kajari Sumenep Trimo, SH., MH

SUMENEP, jurnalsekilas.com – Kajari Sumenep; Trimo, SH MH, saat dihubungi via WhatsApp, dengan tegas mengatakan penyidikan dan pengusutan terhadap Kasus pembelian kapal cepat atau yang disebut kapal ghaib dan kapal tongkang oleh PT. Sumekar Line terus berlanjut. Namun demikian, saat ini penyidik mengalami kendala.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembelian kapal oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep itu terus dilakukan. Belakangan diketahui, satu orang tersangka sedang menderita sakit dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

“Silakan orang berpendapat apa pun, dan itu sah-sah saja, karena kami juga punya prinsip untuk tetap membuat hukum ini terang benderang, tidak asal asalan, karena dampaknya nanti bisa kepada kami sebagai pejabat negara jika terburu buru harus menetapkan sesuatu tanpa bukti yang kuat” ungkapnya.

Dimintai tanggapan perihal dugaan adanya pihak lain selain dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, Kajari menyatakan, “ya, tim penyidik telah mengendus indikasi keterlibatan pihak lain yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dan dalam waktu dekat akan segera diproses secara hukum”.

Sementara, Nurjannah, SH. MH; Direktur Lembaga Penelitian, Mediasi dan Bantuan Hukum Merdeka (LPMA BANHUM) Sumenep bersama aktivis dan beberapa lembaga hukum di Sumenep menyoroti lambannya pengusutan penanganan kasus korupsi di PT. Sumekar Line oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Nung, sapaan akrab Nurjannah, yang juga Advokat ini, menilai penyidik Kejari Sumenep terlalu santai dalam menangani dugaan korupsi di PT. Sumekar Line. Menurutnya, kasus ini sebenarnya sederhana. Di balik santainya pengusutan kasus, Nung menduga ada lobi dari pihak-pihak tertentu agar lepas dari jerat hukum.

Menurut Nung, pihak-pihak yang terlibat transaksi dengan prosedur yang salah, harusnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Misal, pihak penjual kapal tongkang yang terkonfirmasi dua orang, penjyal Kapal Cepat yang terkonfirmssi satu orang. Menurut Nung, orang pembuat kapal tongksng ini tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan perkapalan, keduanya dapat transferan uang secara pribadi bukan atas nama perusahaan. Dan sstu orang penjual Kapal Tongkang terkonfirmasi menerima uang meliaran secara pribadi tidak melalui rekeneng oerusahaan, jadi keseluruhan transaksi jual beli dan pembuatan kapal diluar regulasi layaknya Suatu perusahaan milik negara.

Dilain hal, diduga terlibat dalam sejumlah oknum ysng ikut merumuskan piutang direksi kepada PT. Sumekar Line sebesar Rp 5,8 milyar. Menurut Nung, hal tersebut janggal sebab terkonfirmasi ongkos docking kapal Rp 1,3 milyar kok bisa dimasukkan piutang. Menjadi semakin aneh ketika docking kapal dimasukkan hutang. Padahal, docking itu merupakan kewajiban berkala yang harus dilakukan oleh perusahaan perkapalan.

Dalam kesimpulan sementara, Nung mensinyalir pihak luar yang harusnya bertanggungjawab secara hukum setidaknya ada tiga orang penjual kapal, dua orang konsultan hukum dan kantor akuntan publik.

Respon (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *