Kadinkes Menghindar …., Dirut RSUD Abuya, Segera Periksa Dan MemBAP Dua Oknum Karyawannya.

Menjelang Ahir jabatannya Kadinkes lalai amanah, Dirut RSUD Abuya segera periksa Oknum Karyawannya
RSUD ABUYA Kangean ( diambil dari profil RSUD Abuya )

Berdasarkan Pasal 15 PP 10 Tahun 1983.jo PP 45 tahun 1990 Menyatakan :
(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 17.Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Veri Karaeng, secara norma baik PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990, maupun aturan disiplin PNS lainnya, Oknum PNS di RSUD Abuya dan wanita kumpul kebonya harus dikenahi sanksi berat hingga pemberhentian.

Ya, betul, tidak ada peringan bagi kedua oknum tersebut, sehingga mereka layak dapat sanksi berat karena mereka telah mencoreng nama baik institusi RSUD ataupun PNS secara umum. PNS dianggap tukang selingkuh atas ulah satu atau dua orang tersebut.

Menurut PP 10 Tahun 1983 : Harusnya Oknum PNS dan Honorer di RSUD Abuya Kangean DIPECAT

Sebagaimana diberitakan media ini ( 26/04/2023 ) bertajuk : Heboh Pegawai Honorer Selingkuhi Kepala Ruangan RSUD A.Buya, Ini Arti Takhbib Dalam Islam.

Kejari Sumenep Resmi Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Ghoib

Sementara Dirut RSUD Abuya Dr.Imam SP PD.dihubungi via handphon, menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini dan segera akan memeriksa yang bersangkutan dan pihak terkait.( 16/04/2023 ).

Ditambahkan pula oleh imam, bahwa jika kasus ini benar, telah melaggar banyak aturan secara bersamaan :
1. Nikah tampa ijin atasan, sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
2. Nikah tampa ijin pengadilan sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
3. Tidak ada persetujuan dari isteri pertama sebagaimana disyaratkan dalam pengajuan poligami secara limitatif sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
4. Aturan disiplin PNS.

Saya akan segera periksa dam memBAP selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.pungkasnya.

Menurut pejabat di Dinkes Sumenep yang minta dirahasiakan identitasnya, menyatakan , Dinkes masih menunggu dari managemen Rsud.ABUYA, memang begitu aturannya. Ditambahkan pula, pejabat Dinkes sudah faham persoalan tersebut, namun masih menunggu dari Dirutnya. Ditanya apakah Diritnya lamban mengatasi persoalan ini, sumber tadi tidak menolak.

Agus Kadinkes di kirim pertanyaan via Wats AAP tidak merespon walaupun pesan tersebut dibaca, ditelpon juga tidak merespon walaupun ada tanda berdering.

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *