Dewan Kepulauan Bicara, Terkait RSUD ABUYA Tersandera Kasus Amoral Karyawannya

Dewan Kepulauan Bicara, Terkait RSUD ABUYA Tersandera Kasus Amoral Karyawannya
Gambar RSUD ABUYA diambil dari atas( foto:dokumentasi RSUD Abuya)

SUMENEP, jurnalsekilas.com – KANGEAN, preseden buruk jika Kasus dugaan perselingkuhan berujung nikah sirri, tidak segera dituntaskan. Ini seakan menyandera RSUD Abuya yang dalam situasi perbaikan citra dan kinerjanya. Hal ini disampaikan H.Dulsiam, Dewan PKB dari Kepulauan. di Kantor PKB disela kesibukan mempersiapkan Usulan Bacaleg PKB ke KPUD Sumenep ( 10/05/2023 ).

Ji Siam, panggilan Sekretaris DPC PKB Sumenep ini menambahkan, harusnya ada Punishment dari pimpinannya untuk memberikan kepastian hukum. Tentu acuannya adalah PP 10 tahun 1983 jo PP45 tahun 1990 tentang ijin pernikahan dan perceraian PNS.serta aturan lain yang berhubungan, seperti PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga :Kajari Sumenep Tegaskan, Penyidikan Kasus Kapal Ghaib PT. Sumekar Line Tetap Lanjut

Ardini dan Eka Dua Siswi SMAN 1 Arjasa, menggondol Juara 1 dan 2 Bidang Kebumian, Dalam Olimpiade Sains Nasional ( ONSK ) Kabupaten/Kota

Camat Masalembu : Sejak Saya Tugas Disana, Saya Tidak Menikmati Penerangan PLN

Ditempat terpisah Dewan Kepulauan dari DEMOKRAT  yang sering disebut dewan kawakan, H.Moh.Hanafi Ahmad, dihubungi via Handphon, tidak banyak mengurai dari sisi hukum kepegawaian, namun ia mengungkapkan bahwa sejak persoalan dugaan amoral menyebar di berbagai media, dirinya sudah bertemu Bapak Sekretaris Daerah ( Pak Edy ), khusus berbucara kasys tersebut. Tunggu saja katanya.

Pembicaraan H.Hanafi ini juga pernah disampaikan di grup WA KWK, yang intinya sama, yaitu telah membicarakannya dengan pk Sekda. Edy.

Abuhasan, Dewan Kepulauan dari PKB juga menyatakan sangat disayangkan kasus ini tidak segera dengan cermat diselesaian hingga mencuat kemana-mana, inj tentu merusak citra dan kredibilitas RSUD ABUYA itu sendiri, serata berharap agar segera dapat penyelesaian. Ujar Dewan yang saat ini maju sebagai Caleg DPR RI DAPIL Madura ini. ( 11/05/2023 ).

Sebagaimana dimuat di kwknews.id sebelumnya (27/04/2023) beetajuk : Kadinkes Bungkam…!Dirut RSUD Abuya, Segera Periksa Dan MemBAP Dua Oknum Karyawannya.

Berdasarkan Pasal 15 PP 10 Tahun 1983.jo PP 45 tahun 1990 Menyatakan :
(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 17.Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Veri Karaeng, secara norma baik PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990, maupun aturan disiplin PNS lainnya, Oknum PNS di RSUD Abuya dan wanita kumpul kebonya harus dikenahi sanksi berat hingga pemberhentian.

Ya, betul, tidak ada peringan bagi kedua oknum tersebut, sehingga mereka layak dapat sanksi berat karena mereka telah mencoreng nama baik institusi RSUD ataupun PNS secara umum. PNS dianggap tukang selingkuh atas ulah satu atau dua orang tersebut.

Menurut PP 10 Tahun 1983 : Harusnya Oknum PNS dan Honorer di RSUD Abuya Kangean DIPECAT

Sebagaimana diberitakan media ini ( 26/04/2023 ) bertajuk : Heboh Pegawai Honorer Selingkuhi Kepala Ruangan RSUD A.Buya, Ini Arti Takhbib Dalam Islam.

Sementara Dirut RSUD Abuya Dr.Imam SP PD.dihubungi via handphon, menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini dan segera akan memeriksa yang bersangkutan dan pihak terkait.( 16/04/2023 ).

Ditambahkan pula oleh imam, bahwa jika kasus ini benar, telah melaggar banyak aturan secara bersamaan :
1. Nikah tampa ijin atasan, sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
2. Nikah tampa ijin pengadilan sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
3. Tidak ada persetujuan dari isteri pertama sebagaimana disyaratkan dalam pengajuan poligami secara limitatif sebagaimana PP 10 tahun 1983 jo pp 45 tahun 1990.
4. Aturan disiplin PNS.

Saya akan segera periksa dam memBAP selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.pungkasnya.

Menurut pejabat di Dinkes Sumenep yang minta dirahasiakan identitasnya, menyatakan , Dinkes masih menunggu dari managemen Rsud.ABUYA, memang begitu aturannya. Ditambahkan pula, pejabat Dinkes sidah faham persoalan tersebut, namun masih menunggu dari Dirutnya. Ditanya apakah Diritnya lamban mengatasi persoalan ini, sumber tadi tidak menolak.

Sementara Agus Kadinkes di kirim peetanyaan Wats AAP tidak merespin ditelpn juga tidak diterima.

Respon (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *